Ade Armando Dipukuli, Anies dan Politik Islam Jelang 2024

Jakarta, CNN Indonesia

aktivis media sosial, Ade Armando babak belur setelah dipukuli oleh sejumlah orang saat demonstrasi memprotes Presiden Joko Widodo 11 April di depan gedung DPR RI.

Polisi sejauh ini telah menetapkan tujuh tersangka. Menurut polisi, para pelaku bukanlah bagian dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi.

Namun belakangan, rekan Ade Armando, Denny Siregar dkk. menuduh pelaku pemukulan adalah anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain menuduh tanpa bukti, mereka juga menyebut penyerang Ade Armando sebagai ‘kadrun’.

Tak hanya Denny, dengan tangkapan layar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, menuduh pemukulan itu dipicu oleh anggota kelompok relawan Whatsapp, Anies Baswedan.

Cendekiawan Jimly Asshiddiqie menyoroti mereka yang masih berusaha mempertajam polarisasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya, peristiwa pemukulan dan pengupasan Ade Armando menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya.

Di sisi lain, insiden kekerasan terhadap warga sipil oleh aparat juga terjadi. Namun hal ini tidak menjadi sorotan karena korbannya tidak setenar Ade Armando.

Menurut Jimly, tindakan main hakim sendiri dilakukan karena proses rekonsiliasi dan proses peradilan di negeri ini tidak berjalan.

“Jika proses rekonsiliasi dilakukan, proses peradilan tidak berfungsi untuk keadilan, maka rakyat harus mengambil sendiri keadilan,” kata Jimly saat dihubungi. CNNIndonesia.comKamis (14/4).

Menurut Jimly, pemukulan dan pengupasan Ade Armando itu biadab. Namun, kata dia, fenomena ini harus dikaji lebih dalam.

“Alasannya apa? Alasannya rekonsiliasi belum selesai, belum selesai, belum selesai,” kritiknya.

Lebih lanjut, pakar Hukum Tata Negara menyayangkan hingga saat ini pemerintah belum berupaya membangun dialog antara masyarakat yang terpecah belah atau terpolarisasi yang berujung pada babak belur kasus Ade Armando.

Baca Juga :  Kisah Mudik Lebih Awal dari Terminal 'Primadona' di Selatan Jakarta

Menurutnya, selama pemerintah tidak serius melakukan rekonsiliasi, polarisasi identitas di masyarakat akan terus berlanjut hingga Pemilu 2024.

“Harus dimulai dari atas, kalau tidak dari atas tidak bisa,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Kritik Buzzer Di Tengah Polarisasi

Jimly menilai mundurnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah rezim Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak mengoreksi polarisasi yang terjadi di akar rumput.

Prabowo dan Sandi hanyalah simbol dan merupakan pucuk pimpinan. Sementara itu, sejumlah peristiwa terus mempertajam polarisasi. Ini seperti vonis mantan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Sekjen FPI, Munarman.

Jimly menilai upaya rekonsiliasi gagal ketika HRS dipenjara dan malah pemerintah tetap memilih buzzer dan membela Ade Armando.

“HRS masuk penjara dipahami bukan rekonsiliasi. Sebaliknya Ade Armando dibela, buzzer terus diorganisir agar tidak ketemu,” kata Jimly.

“Tidak ada upaya ke bawah (dari pemerintah) untuk rekonsiliasi, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada upaya sama sekali, tidak ada dialog,” katanya.

Jimly mengatakan MPR sebenarnya memiliki posisi strategis karena merupakan forum rakyat. Di sisi lain, pimpinan MPR saat ini terdiri dari semua golongan.

Menurut Jimly, seharusnya MPR menjalankan fungsinya sebagai kepemimpinan dialogis, bukan hanya secara formal memutuskan amandemen UUD 1945.

“Tapi apa yang terjadi tidak terjadi, pimpinan MPR sibuk mengurus partainya masing-masing. Jadi tidak ada upaya sama sekali, pemerintah juga menjaga buzzer kan?” kata Jimmy.


Dampak Polarisasi Kelompok Tidak Suka Politik Islam Menguat

BACA HALAMAN BERIKUTNYA