Kubu Apdesi Arifin Desak Polisi Selidiki Pelaku Dukung Jokowi 3 Periode

Jakarta, CNN Indonesia

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) meminta polisi untuk menyelidiki aktor di balik klaim bahwa organisasi mereka menggalang dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.

Ketua Umum DPP Apdesi, Arifin Abdul Majid, mengaku kesal karena nama organisasinya digunakan dan diklaim mendukung gerakan tersebut.

“Minta Polri mengungkap aktor intelektual yang mengangkat isu seolah-olah semua anggota Apdesi ikut mendukung perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Arifin dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3).

Ia menilai pengambilan keuntungan Apdesi melalui Silatnas yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, dinilai telah mencemarkan nama baik Presiden.

Karena menurut Arifin, kehadiran Jokowi dalam acara tersebut seolah-olah sedang menghadiri sebuah gerakan publik yang menginginkan presiden tetap menjabat hingga tiga periode.

“Seolah-olah Presiden hadir dalam acara tersebut karena akan mendapat dukungan menjadi Presiden selama tiga periode dari seluruh anggota Apdesi,” ujarnya.

Arifin membenarkan bahwa nama Apdesi pernah diikutsertakan dalam acara Silatnas tersebut. Dia juga mengecam keras pencatutan nama tersebut, terutama karena telah mengklaim bahwa semua anggota Apdesi aktif dalam politik dan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia juga mempertanyakan pemerintah terkait pencatutan nama organisasi mereka. Padahal, Apdesi adalah badan hukum dan diakui melalui SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menanggapi hal tersebut, Kemendagri mengatakan, dua paguyuban kepala desa di tengah isu Jokowi selama tiga periode adalah organisasi yang berbeda. Mereka adalah DPP Apdesi yang dipimpin oleh Surta Wijaya, dan Asosiasi Apdesi yang dipimpin oleh Arifin Abdul Majid.

Berbeda dengan DPP Apdesi Arifin yang berbadan hukum, Asosiasi Apdesi hanya terdaftar di Kementerian Dalam Negeri namun tidak memiliki undang-undang yang berbeda.

Baca Juga :  Menhub Kaji Dua Opsi Kebijakan Cegah Kepadatan Arus Balik

Klaim Tidak Ada Lobi di MPR Terkait Jokowi Selama 3 Periode

Sementara itu, Ketua Dewan Penyelamat Organisasi (MPO) DPP Apdesi, Asri Anas, mengaku tidak akan mengintervensi atau melobi politik di parlemen terkait dukungan Jokowi untuk masa jabatan tiga kali.

Ia mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi ranah politik dalam wacana tersebut.

“Apakah kami akan campur tangan DPR, tidak. Kami tidak punya wewenang. Apakah kami akan melobi, tidak. Kami tidak ada hubungannya dengan lobi,” katanya dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Kamis (31/3). ).

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan dukungan Apdesi kepada Jokowi selama tiga periode dimungkinkan jika sudah diatur dalam konstitusi. Sedangkan partainya tidak akan ikut campur dalam proses politik perubahan konstitusi di MPR.

Diketahui, mayoritas parpol di parlemen masih menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dari total sembilan fraksi, hanya Golkar, PAN, dan PKB yang mendukung usulan tersebut.

Selebihnya, PDIP, Nasdem, PPP, PKS, dan Demokrat menolak. Begitu juga dengan DPD.

“Kita tidak akan ikut campur. Itu domain parpol, DPR, domain MPR. Jadi, jangan berpikir kita akan lobi. Ini sudah masuk politik praktis,” katanya.

Seruan Jokowi dari tiga periode sebelumnya digaungkan dalam acara Apdesi Pusdiklat Nasional yang dihadiri Jokowi dan Menko Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa (29/3) di Istora Senayan. Panggilan yang disebut-sebut terjadi secara spontan itu belakangan menuai kecaman.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]