Penetapan Emil Dardak sebagai Ketua DPD Jatim sesuai AD/ART

Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Badan Pengembangan Organisasi, Pengkaderan, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai demokratHerman Khaeron, menegaskan tekad Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi No. 02 Tahun 2022.

Hal ini disampaikan untuk menanggapi ketidakpuasan sejumlah Ketua DPC di Jatim yang mempermasalahkan penetapan Emil Dardak.

“Penetapan Emil Dardak ini sesuai AD/ART dan PO [Peraturan Organisasi] 02/2022 serta proses pendalaman dan pertimbangan yang komprehensif,” kata Herman CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Minggu (3/4).

Herman menilai Ketua DPC harus memahami mekanisme pengambilan keputusan pimpinan partai saat ini. Ia mengaku AD/ART dan PO 02/2022 telah dikonsultasikan dan disosialisasikan kepada Ketua DPD dan DPC sebelumnya.

“Prosesnya sangat demokratis, karena hanya calon yang memenuhi 20 persen dukungan pemilih yang bisa mencalonkan diri. Ambang batas 20 persen itu memberi kesempatan kepada siapa saja untuk maju dan tidak banyak dukungan, ini untuk menghindari proses pemilu yang pragmatis, katanya.

Mekanismenya, jelas Herman, sangat berbeda dengan AD/ART sebelumnya dimana seluruh proses diselesaikan dalam musyawarah daerah (musda) melalui suara terbanyak.

“Pelaksanaan Musda kali ini hanya menentukan dari calon-calon yang akan menjadi Calon Ketua, dimana maksimal 3 nama diajukan ke DPP untuk mengikuti tahap Fit and Proper Test di depan Tim 3 (Ketum, Sekjen, dan Kepala BPOKK), dan Tim 3 tidak serta merta memutuskan karena harus mendalami dan mendalami rekam jejak calon,” kata Herman.

“Jadi butuh waktu yang cukup lama dan pada akhirnya diambil keputusan dalam sidang Tim Pengambilan Keputusan 3,” lanjutnya.

Herman mengaku menjadi saksi pemilihan Ketua DPD Demokrat Jatim antara Emil dan Bayu. Menurut dia, kedua orang tersebut dihadirkan dalam presentasi hasil keputusan tersebut. Dia mengaku, Bayu menerima keputusan DPP tersebut.

Baca Juga :  KPK Bisa Selidiki Potensi Penyimpangan Gorden DPR Rp43,5 M

“Setelah keputusan DPP, saatnya semua kader bersatu dan rapatkan barisan, segera bentuk kepengurusan DPD PD Jatim yang baru dan segera dilantik, setelah itu konsolidasi di tingkat DPC, dan saatnya juga kita lakukan. terbaik bagi rakyat, dan perjuangkan kemenangan di Pemilu 2024,” pungkas Herman.

Sebelumnya, pengangkatan Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur menimbulkan kekecewaan sejumlah pihak.

Ketua DPC Demokrat Madiun, Istono, mengatakan Emil hanya mendapat dukungan 13 DPC, sedangkan saingannya, Bayu Airlangga, mendapat suara lebih besar, yakni 25 DPC. Karena itu, dia menilai keputusan DPP Demokrat itu tidak demokratis.

“Saya kira tidak perlu ada musda jika akhirnya diputuskan oleh elit partai. Demokrat yang selama ini menyuarakan pentingnya kepemimpinan demokratis di era reformasi ini, akhirnya tenggelam dalam keputusannya sendiri dalam menentukan ketua. di Jawa Timur,” kata Istono, Minggu (2/4).

Kritik juga datang dari Ketua DPC Demokrat Kabupaten Malang, Ghufron Marzuki. Menurutnya, musda tersebut tidak akan ada gunanya jika Ketua Umum Demokrat Jatim dipilih oleh tingkat pusat.

“Jadi, kami sebagai pemegang suara musda menyayangkan keputusan yang kami anggap tidak demokratis,” kata Ghufron.

(ryn/wis)

[Gambas:Video CNN]