Demokrat Sindir Dua Wajah Jokowi Soal BLT

Jakarta, CNN Indonesia

Partai demokrat menyindir presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan tunai langsung (BLT) minyak goreng dan BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang mengkritik BLT di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ini hanya menegaskan bahwa sebenarnya dia adalah— [Jokowi] Saya tidak mengerti apa yang dia komentari. Apalagi saat itu [menjabat Gubernur DKI] dia rajin pencitraan untuk mendapatkan kursi presiden,” kata Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Selasa (5/4).

Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak setuju dengan program bantuan tunai sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013.

Jokowi mengatakan BLT atau BLSM lebih baik disalurkan kepada pengusaha dan rumah tangga produktif.

Kekecewaan Jokowi saat itu, kini viral di media sosial. Sejumlah netizen membandingkan sikap Jokowi di masa lalu dengan saat ini yang memilih membagikan BLT.

Kamhar menduga kritik Jokowi terhadap program BLT saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, bertujuan untuk membangun citra yang lebih baik dari pemerintahan SBY.

“Akhirnya, waktu telah menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY, rezim saat ini telah mengalami banyak kemunduran, tidak hanya di bidang politik dan hukum, tetapi juga di bidang ekonomi,” kata Kamhar.

Namun, Kamhar mengapresiasi program BLT yang dicanangkan pemerintah saat ini. BLT, kata dia, berguna untuk membantu meringankan beban masyarakat yang saat ini sedang berjuang.

“Ini bukti kehadiran negara dalam bentuk respon yang bertanggung jawab dan sepenuh hati,” ujarnya.

Presiden Jokowi memutuskan untuk memberikan BLT bagi ibu rumah tangga, termasuk pedagang gorengan, karena mahalnya harga minyak goreng. Bantuan tersebut akan diberikan secara tunai pada April mendatang sebesar Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga :  Ketua MRP soal Anggota Audiensi dengan Jokowi: Tak Wakili Majelis

Minyak goreng BLT juga menargetkan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang menjual gorengan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menggarap bantuan subsidi upah kepada 8,8 juta pekerja di Tanah Air. BLT akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

(rzr/wis)

[Gambas:Video CNN]