DPR Pantau Kasus KPK Lili Pintauli Soal Nonton MotoGP: Tunggu Orang Dewasa

Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyatakan pihaknya menunggu keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Dewan KPK) terkait dugaan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, yang mendapat fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika.

Menurutnya, laporan terhadap Lili merupakan urusan internal KPK.

“Lili Pintauli kan masalah internal KPK. Bagaimana KPK mengambil keputusan itu, nanti kita lihat keputusan ini, main backnya seperti apa. Dengan begitu, kita sama-sama bisa melihat,” kata pemilik sapaan akrab Pacul itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan. , Jakarta pada Kamis (14/4).

Dia mengatakan ada masalah yang bersifat internal organisasi, publik dan swasta. Namun, Pacul tidak menutup kemungkinan akan menanyakan perkembangan laporan terhadap Lili dalam rapat di Komisi III DPR nanti.

“Jadi kalau soal Lili Pintauli itu domain KPK, kita lihat keputusan apa yang akan diambil KPK. Sebagai Ketua Komisi III DPR, boleh-boleh saja bertanya dalam rapat kerja atau dengar pendapat dengan KPK.

Sebelumnya, Lili dilaporkan kembali ke Majelis KPK. Kali ini, Lili diduga mendapat fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika. Sumber CNNIndonesia.com mengatakan, Lili dilaporkan dicurigai menerima fasilitas berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton balapan MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022 dari sebuah perusahaan milik negara.

Sumber tersebut juga mengatakan, saat ini Dewan telah menindaklanjuti laporan tersebut antara lain dengan mengklarifikasi sejumlah pihak terkait. Dewan juga telah meminta dokumen terkait laporan tersebut.

Sejumlah dokumen yang diminta antara lain bukti booking dan pembayaran tiket MotoGP pada 18-20 Maret 2022 di Grandstand Premium Zone A. Kemudian, booking di penginapan pada 16-22 Maret 2022.

Baca Juga :  Polisi Akan Terjunkan 2.834 Personel Kawal G20 di Bali

Anggota dewan Syamsudin Haris membenarkan laporan terhadap Lili. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari laporan tersebut.

“Ya memang benar ada pengaduan Ibu LPS. Saat ini, Dewan sedang mengkaji pengaduan tersebut sesuai standar operasional prosedur yang berlaku,” kata Syamsudin saat dikonfirmasi.

Ini bukan kali pertama Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas. Beberapa waktu lalu, ia dikabarkan terkait dugaan penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan kontak langsung dengan pihak berperkara, yakni Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Dewas juga memberikan sanksi kepada Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Dewas menilai Lili terbukti melanggar kode etik dalam hal ini.

(mt/ain)

[Gambas:Video CNN]