DPR Tunda Pengesahan RUU PPP yang Mengubah Aturan Omnibus Law

Jakarta, CNN Indonesia

rapat paripurna di DPR RI menunda pengesahan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) hari ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR baru menerima surat dari Badan Legislasi (Baleg) soal RUU itu kemarin. DPR pun memutuskan membahasnya usai reses.

“Nanti akan kita rapikan dan padukan pada sidang berikutnya,” kata Dasco dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/4).

Dasco mengatakan, Sidang Paripurna DPR kali ini hanya memuat satu agenda, yakni pidato Ketua DPR Puan Maharani. Rapat juga menutup masa uji coba keempat tahun uji coba 2021-2022.

Rapat hanya dihadiri secara fisik oleh 27 anggota dewan. Sebanyak 263 anggota dewan hadir secara virtual.

Sebelumnya, DPR menyetujui RUU PPP pada Rabu (13/4). RUU tersebut disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi. Hanya Fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU PPP.

Sebagian besar daftar inventaris masalah (DIM) yang dibahas berkaitan dengan metode pembentukan hukum omnibus law.

RUU KPBU diajukan dan dibahas bersamaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Saat itu, MK menyatakan ada sejumlah permasalahan dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang dibuat dengan metode omnibus law.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja inkonstitusional bersyarat. Undang-undang tidak akan berlaku jika tidak ada revisi dalam waktu dua tahun.

(dhf/anak)

[Gambas:Video CNN]


Baca Juga :  Anggota DPR Gerindra Sebut Ganti Gorden Rumah Dinas Tak Urgen