Fraksi PDIP Sambut Keturunan PKI Boleh Masuk TNI

Jakarta, CNN Indonesia

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin menyambut baik kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika yang mengizinkan keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk masuk tentara.

Menurutnya, kebijakan Andika sudah tepat dan patut didukung.

“Mengenai keterangan Panglima TNI mengenai dasar hukum keturunan anggota PKI yang mengikuti seleksi prajurit TNI, saya kira benar,” kata politisi senior PDI-P itu dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3). ).

Menurutnya, persoalan pendaftar seleksi TNI dari keturunan ormas terlarang seperti PKI atau ormas radikal lainnya tidak perlu diperdebatkan terlalu lama.

Ia menegaskan, syarat rekrutmen anggota TNI tidak boleh mengacu pada leluhur. Jika ada calon pendaftar yang merupakan keturunan mantan anggota PKI, maka idealnya tidak menjadi persoalan penting untuk menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.

“Syarat ini mengikat pendaftar, tidak mengikat leluhur, sehingga pendaftar harus dibuktikan kesetiaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Hasanuddin. .

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi juga tidak mempersoalkan sikap Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan mantan anggota PKI mendaftar sebagai tentara.

“Kalau soal keturunan PKI bisa daftar, saya kira tidak masalah, belum tentu diterima,” kata Bobby saat dimintai tanggapan, Kamis (31/3).

Namun, Bobby menyoroti rencana Andika untuk meniadakan tes renang. Menurutnya, langkah ini akan menambah biaya latihan renang bagi prajurit TNI terpilih yang tidak bisa berenang.

Bobby menilai renang merupakan kemampuan fisik dasar bagi calon anggota TNI. Karena itu, dia menilai tes renang tidak boleh dihapuskan.

“Tentara [TNI] Harus siap perang di segala medan, dan kemampuan renang bukan soal persamaan kesempatan tapi soal kemampuan fisik dasar prajurit, yang akan menambah biaya latihan dan tambahan waktu,” kata politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga :  Peduli Lindungi Dituduh Melanggar HAM, PDIP Minta AS Belajar di Indonesia

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mencopot sejumlah persyaratan dalam proses seleksi rekrutmen prajurit, antara lain taruna, perwira, bintara, dan tamtama. Renang dan ujian akademik dihapuskan dalam seleksi penerimaan TNI agar keturunan anggota PKI bisa mengikuti seleksi.

Hal itu diputuskan Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI Tahun Anggaran 2022 yang diunggah di akun YouTube Andika, Rabu (30/3).

Komnas HAM menyambut baik TNI jika tidak melarang anak cucu mantan anggota PKI ikut seleksi.

(cfd/mts/bmw)

[Gambas:Video CNN]