Undang-Undang Hak Keluarga Korban di TPKS Dinilai Kurang

Jakarta, CNN Indonesia

Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Mengatur hak-hak korban, keluarga dan saksi. Khusus untuk korbanHak yang diatur melalui Undang-Undang tersebut mencakup tiga aspek, yaitu penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang diatur dalam Pasal 66-70.

Sedangkan hak keluarga korban diatur dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3). Meski ini merupakan aturan baru dalam kasus TPKS, namun beberapa pihak menyoroti ketidaklengkapan hak bagi keluarga korban.

“[UU TPKS] belum mengakomodir sebagian hak keluarga korban,” kata Citra dalam keterangannya, Rabu (13/4).

Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referendum mengungkapkan, hak-hak keluarga korban sebagaimana tertuang dalam UU TPKS belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan keluarga korban.

Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa hak-hak keluarga korban meliputi hak atas informasi tentang hak-hak korban, hak-hak keluarga korban, dan proses peradilan pidana mulai dari pelaporan sampai dengan berakhirnya masa pidana yang dijalani oleh terpidana.

Selain itu, keluarga korban berhak atas kerahasiaan identitas, keamanan pribadi dan kebebasan dari ancaman terkait kesaksian, dan hak untuk tidak dituntut secara pidana atau digugat perdata terkait laporan TPKS.

Tidak hanya itu, keluarga korban TPKS juga berhak atas pengasuhan anak korban, hak untuk mendapatkan penguatan psikologis, hak pemberdayaan ekonomi, dan hak untuk memperoleh dokumen kependudukan atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Selanjutnya pada ayat (2) UU TPKS menyatakan bahwa apabila ada anak atau anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan ekonomi korban atau pelaku, maka keluarga tersebut berhak atas fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan asuransi, serta jaminan sosial. .

Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa pemenuhan hak keluarga korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban.

Baca Juga :  Mahfud Nilai Wahabi-Salafi Tak Cocok di Indonesia, Minta Masjid Dijaga

Namun, kata Citra, ada hak penting bagi keluarga korban yang belum diatur, yakni hak mendampingi keluarga korban, saksi, dan pelapor kasus TPKS. Padahal, pasal tersebut tidak mengatur hak untuk memperoleh tempat tinggal sementara serta hak atas pemberdayaan ekonomi eksternal dan perlindungan sosial bagi keluarga korban.

“[Termasuk tidak ada] hak untuk mendapatkan dukungan akomodasi dan transportasi, serta hak untuk tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi,” ujarnya.

DPR resmi mengesahkan UU TPKS dalam Rapat Paripurna ke-19 Sidang IV sidang 2021-2022, Selasa (12/4).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya mengatakan setelah resmi disahkan menjadi undang-undang, kini pemerintah diberi mandat untuk membentuk lembaga baru yang khusus menangani mekanisme pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual.

“Kemudian akan ada lembaga baru yang akan mereka buat yaitu lembaga bantuan dana korban dimana setiap restitusi atau denda pidana yang dibayarkan oleh pelaku dikelola oleh lembaga ini,” kata Willy.

(cfd / fra)

[Gambas:Video CNN]