Jajaki Koalisi dengan NasDem-PAN, PPP punya misi mengusung capres

Jakarta, CNN Indonesia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya belum memutuskan sosok calon presiden yang mungkin diusung koalisi Partai NasDem dan PAN pada tahun depan. Pemilu 2024.

Dia mengatakan, PPP terus berkomunikasi dengan sejumlah parpol terkait potensi koalisi.

“Terakhir, NasDem berkomunikasi, lalu dengan PAN,” kata Arwani di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP, Jumat (15/4).

Menurut Arwani, pertemuan dan komunikasi dengan PAN sudah beberapa kali dilakukan. Salah satunya adalah pertemuan antara Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

“Kami komunikasi langsung lewat Pak Ketum, ada yang lewat wakil ketua, lewat fraksi-fraksi,” kata Arwani.

“Dari komunikasi yang kami lakukan, salah satunya bagaimana persiapan pemilu, suksesnya lancar, termasuk bagi kami,” imbuhnya.

Namun, kata Arwani, komunikasi itu bukan berarti PPP akan memutuskan untuk berkoalisi dengan NasDem dan PAN. Menurutnya, semua tergantung kesepakatan ketiga pihak.

“Koalisi lah yang akhirnya bisa melaksanakan. Untuk siapa ya belum,” ujarnya.

Sebelumnya, PPP juga membuka peluang untuk mengajukan calon presiden dari non-parpol. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta, Jumat (15/4).

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan dalam Rapimnas kemarin pihaknya memutuskan dua hal terkait persiapan Pemilu 2024. Salah satu keputusannya adalah membuka komunikasi politik dengan partai politik dan tokoh yang akan diputuskan dalam Rapimnas berikutnya.

Pihaknya juga belum mengambil keputusan terkait rekomendasi DPW PPP DKI Jakarta untuk mencalonkan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai calon presiden dan wakil presiden.

“Kami belum membicarakan angka pasti. Semua calon presiden yang potensial akan dijajaki untuk dikomunikasikan,” katanya.

Baca Juga :  Koalisi Golkar-PAN-PPP dan Sentilan Demokrat hingga PKS

Diketahui, syarat pelaksanaan capres dan cawapres diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Padahal, partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya.

Sebagai perbandingan, pada Pemilu Legislatif 2019 PPP memenangkan 19 kursi di DPR, 44 kursi untuk PAN, dan 59 kursi untuk Partai NasDem. Totalnya mencapai 122 kursi atau 21,2 persen kursi DPR, alias melebihi ambang batas presiden.

(dmi/isn)

[Gambas:Video CNN]