Jawaban Mengejutkan IDI Soal Kritikan Yasonna Soal Izin Praktik Dokter

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengkritik Ikatan Dokter Indonesia (ID) tentang kewenangan Surat Izin Praktik dokter (SIP). IDI pun menanggapi dengan mengatakan bahwa kewenangan itu sudah ada di pemerintah.

Kritikan Yasonna itu juga menyusul rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terkait pemberhentian mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI.

Usulan penghentian Terawan juga dikatakan berdampak pada pencabutan SIP. Yasonna kemudian meminta IDI untuk dievaluasi dan berencana merevisi kewenangan IDI dalam memberikan SIP dokter. Yasonna mengatakan pemberian SIP seharusnya sudah dialihkan ke ranah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Mendapat kritikan dari Yasonna, IDI kemudian menjelaskan bahwa pemberian SIP merupakan kewenangan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan setempat. Sedangkan IDI hanya berwenang menerbitkan surat rekomendasi sebagai syarat pengajuan atau perpanjangan SIP. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

“Kita berterima kasih atas pernyataan Pak Menkumham Yasonna, tapi kita memang perlu melihat kembali UU Praktik Kedokteran pada Pasal 37 dan Pasal 38, yang jelas SIP adalah alat bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah,” kata Beni saat ditemui CNNIndonesia.com di Kantor PB IDI, Jakarta Pusat, Kamis (31/3).

Beni melanjutkan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bab VII tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki SIP.

Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa SIP diterbitkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilakukan. Ayat (2) kemudian menjelaskan bahwa SIP dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak tiga tempat.

Baca Juga :  Banjir Terjang Delapan Desa Aceh Tenggara akibat Curah Hujan Tinggi

Dan Ayat (3) menyatakan bahwa satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Beni kemudian mengingatkan kembali bahwa pihaknya hanya memberikan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 38 menyatakan bahwa untuk memperoleh SIP dokter atau dokter gigi, Surat Tanda Registrasi (STR) atau STR dokter gigi masih berlaku. Kemudian memiliki tempat praktek, dan juga mendapat rekomendasi dari organisasi profesi.

“Namun, rekomendasi dari organisasi profesi hanya bisa diberikan jika dokter tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah melakukan pelanggaran etika. Sekarang, kita melindungi masyarakat agar dokter yang melanggar ini diberikan sanksi sesuai tingkatannya, “jelasnya.

Lebih lanjut, Beni juga tidak mempermasalahkan rencana perubahan UU Praktik Kedokteran. Yasonna Laoly juga diketahui telah menyampaikan keinginannya agar UU Kedokteran dan UU Praktik Kedokteran direvisi.

Yasonna menilai kedua undang-undang tersebut perlu disatukan dan dikaji ulang. Ia juga mengatakan izin praktik kedokteran seharusnya menjadi kewenangan pemerintah, bukan organisasi profesi seperti IDI.

“Mengenai kemudian sikap pemerintah seperti apa domain pemerintah. Tentu domain kita adalah pedoman etika yang bagi kita dokter yang melanggar etika dengan bukti yang kuat maka kita rekomendasikan, tentunya ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah juga,” kata Beni.

(khr/isn)

[Gambas:Video CNN]