Kompolnas Pastikan Bareskrim Lanjutkan Proses Hukum Kasus Indosurya

Jakarta, CNN Indonesia

Komisi Kepolisian Negara (Kompolnas) memastikan Bareskrim Polri akan melanjutkan proses hukum kasus dugaan Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat tiga petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Indosurya Cipta.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, pihaknya telah lebih jauh mengklarifikasi kasus tersebut kepada Bareskrim dan memastikan penyidik ​​tidak selektif dalam menangani kasus Indosurya.

“Kami melihat penyidik ​​sudah menjalankan tugasnya dan tidak selektif. Kami semua berharap penyidikan P-21 bisa segera dilakukan,” katanya dalam keterangannya, Minggu (17/4).

Poengky mengatakan, Bareskrim masih menyelesaikan sejumlah berkas setelah jaksa mengembalikan berkas P-21 yang diserahkan tim penyidik. Beberapa petunjuk atau berkas yang diminta kejaksaan antara lain hasil pemeriksaan perkara.

Poengky meminta semua pihak, termasuk para pengacara korban penipuan Indosurya, bersabar dan mendukung penanganan kasus tersebut.

“Saat ini penyidik ​​sedang melengkapi berkas sesuai petunjuk Jaksa agar berkasnya sempurna. Petunjuk yang diberikan cukup banyak, termasuk audit investigasi yang memakan waktu lama,” katanya.

Polisi diketahui telah menetapkan tiga pejabat KSP Indosurya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria dan Direktur Operasi KSP Indosurya Cipta, Suwito Ayub.

Ketiganya diduga melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan/penipuan dan pencucian uang.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4.

Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KSP Indosurya diduga melakukan penghimpunan dana secara tidak sah dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 hingga Februari 2020.

Baca Juga :  Pemprov Jatim Gelar Mudik Gratis, Syarat Vaksin Booster

Asosiasi dana ini berbentuk deposito berjangka dengan membayar bunga 8-11 persen. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia tanpa izin usaha dari OJK.

Kasus ini muncul setelah koperasi gagal membayar. Henry Surya yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta, kemudian memerintahkan June Indria dan Suwito Ayub untuk menggalang dana masyarakat dengan badan hukum Kospin Indosurya Inti/Cipta.

(thr/fea)