Laporan Hak Asasi Manusia AS dan Upaya Pemerintah untuk Menjaga Kredibilitas

Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah Indonesia menanggapi laporan pelanggaran hak asasi manusia (DAGING) diterbitkan Amerika Serikat (AS) dengan serangan balik. Sikap ini dianggap sebagai pertanda buruk perbaikan penanganan HAM.

Pemerintah AS menerbitkan laporan berjudul “Laporan Negara Tahun 2021 tentang Praktik Hak Asasi Manusia: Indonesia” melalui website resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia. Laporan tersebut membahas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia selama tahun 2021.

Beberapa kasus yang disorot adalah pembunuhan 6 tentara FPI, pembatasan internet di Papua, pemanggilan BEM UI setelah tweeting Jokowi King of Lip Service, kriminalisasi aktivis oleh Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan, dan keterlibatan Komisioner KPK Lili Pintauli dalam kasus korupsi Tanjung Balai.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menanggapi laporan AS dengan sindiran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mempertanyakan pelanggaran HAM yang terjadi di AS.

“Apakah tidak ada kasus HAM di AS? Serius?” Teuku berkata kepada CNNIndonesia.com beberapa hari yang lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga mengomentari sejumlah kasus dalam laporan tersebut. Salah satunya pengawasan pemerintah terhadap warga yang terkadang tanpa izin melalui aplikasi PeduliLIndungi.

Mahfud menjawab laporan tersebut dengan mengklaim capaian Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Ia mengatakan prestasi Indonesia lebih baik dari AS.

“Di belahan dunia lain, Indonesia dinilai baik, jauh lebih baik dari Amerika dalam menangani Covid,” kata Mahfud dalam rekaman video di kanal YouTube Menko Polhukam.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat serangan balik pemerintah karena tidak menerima kritik dari pihak asing. Dia mengatakan pemerintah merasa didikte oleh AS dengan laporan tersebut.

Baca Juga :  Pemerintah Bebaskan 5.000 Ongkos Angkutan Motor Bagi Pemudik via Kereta Api

Menurut Ujang, pemerintah ingin menyelamatkan wibawa di mata masyarakat. Oleh karena itu, sanggahan keras disampaikan kepada AS.

“Mereka melakukan ini untuk menjaga kredibilitas pemerintah yang saat ini dipertanyakan publik,” kata Ujang, Minggu (17/4).




Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian
Infografis Moeldoko dan Luhut: Pejabat Negara Laporkan Aktivis

Ujang juga menilai pemerintah tidak merasa bersalah dalam sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM. Ia menilai komunikasi politik semacam ini merupakan pertanda buruk bagi perbaikan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

“Karena seolah-olah tidak ada yang salah, seolah-olah tidak ada yang salah. Itu yang dilakukan pejabat kami,” katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya…


Pemerintah dianggap ingin menutupi pelanggaran HAM

BACA HALAMAN BERIKUTNYA