Luhut Tolak Buka Big Data Saat Debat dengan Mahasiswa di Kampus UI

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak untuk membuka data besar pertanyaan penundaan pemilu ketika berdebat dengan massa aksi UI BAIK di UI Convention Center, Depok, Selasa (12/4).

“Kalian juga tidak berhak menggugat saya. Saya berhak menolak,” kata Luhut di depan mahasiswa, Selasa (12/4).

Ini bukan kali pertama Luhut diminta membuka big data. Belum lama ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengirimkan surat permintaan informasi publik terkait klaim big data yang menyatakan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024.

“Kami mendesak Luhut untuk segera mengungkapkan informasi publik berupa big data pada pengguna internet yang mendukung penundaan pemilihan umum 2024,” kata peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Rabu (30/3) lalu.

Menurut Kurnia, pernyataan Luhut dalam rapat terbuka untuk umum itu dikategorikan oleh undang-undang sebagai informasi publik yang harus diberikan setiap saat.

Jadi, jelas tidak ada alasan bagi Luhut untuk menolak membeberkan big data yang disampaikan, kata Kurnia.

Sebelumnya, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta percakapan di media sosial mendukung usulan penundaan Pilkada 2024 seperti yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada akhir Februari lalu.

Luhut juga mengklaim bahwa pemilih dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Namun, ketiga parpol tersebut menyatakan menolak usulan penundaan Pemilihan Umum 2024.

Tak hanya itu, Luhut mengaku masyarakat tidak ingin Rp110 triliun digunakan untuk pemilu serentak.

“Nah itu yang dibicarakan orang-orang. Nah ini ceruk ini atau orang-orang ini di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” ujarnya. diklaim, dalam sebuah siaran. di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Baca Juga :  Mahasiswa Unsri Mengatakan Mereka Diancam Kampus Tidak Akan Protes 11 April

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memastikan tidak ada lagi spekulasi di masyarakat bahwa pemerintah berupaya menunda pemilihan atau memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Jokowi telah menugaskan para menterinya untuk menjelaskan kepada publik bahwa pemilihan umum telah disepakati pada 14 Februari 2024. Sementara itu, pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada November 2024.

“Ini perlu dijelaskan jangan sampai ada spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah berusaha untuk menunda pemilihan atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden atau terkait dengan pertanyaan tiga periode,” kata Jokowi, Minggu. 10/4).

(pop / dhf / gil)

[Gambas:Video CNN]