Mahfud Ingatkan Aparat Jangan Bawa Peluru Tajam di Aksi 11 April

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan aparat keamanan dan penegak hukum untuk tidak membawa peluru tajam saat menjaga aksi mahasiswa pada 11 April

“Pemerintah telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar dapat memberikan pelayanan dan keamanan yang terbaik, dan tidak boleh ada kekerasan, peluru tajam, dan tidak terprovokasi oleh provokasi,” jelas Mahfud dalam siaran pers yang dikeluarkan. oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta. Jakarta, Sabtu (9/3).

Di sisi lain, Mahfud mengimbau para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.

“Yang penting pemerintah dan masyarakat bisa mendengar aspirasi mereka,” imbuhnya.

Hal itu disampaikan Mahfud usai menggelar rapat koordinasi terbatas perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri, Sabtu (9/4) di Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Mahfud tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Kepresidenan dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah Eselon I pejabat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4). Tindakan itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak untuk menjabat selama tiga periode.

Sebelumnya, beberapa kelompok mahasiswa juga telah melakukan aksi di daerahnya masing-masing, seperti Bogor dan Semarang.

Di Lampung, mahasiswa berencana menggelar aksi pada 13 April mendatang. Mereka menanggapi kenaikan harga BBM, selain menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Sementara di Surabaya, sejumlah mahasiswa saat ini tengah melakukan konsolidasi kembali sebelum menggelar aksi protes untuk menyikapi berbagai persoalan nasional.

Baca Juga :  Cacar Monyet Belum Terdeteksi, Kemenkes Perkuat Pintu Masuk RI

Baru-baru ini, Jokowi melarang bawahannya berbicara tentang penundaan pemilihan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) lalu.

Jokowi tidak ingin para menterinya berpolemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.

“Jangan sampai ada yang bicara soal penundaan, perpanjangan,” katanya.

(wel/pmg)

[Gambas:Video CNN]