RI lebih baik dari AS dalam hal Covid

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir Amerika Serikat tentang penanganannya terhadap pandemi virus corona (Covid-19). Menurut Mahfud, penanganan Covid-19 di Amerika tidak lebih baik dari Indonesia.

Sindiran itu juga sebagai tanggapan atas laporan berjudul ‘Laporan Negara 2021 tentang Praktik Hak Asasi Manusia: Indonesia’. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan aplikasi PeduliLindung dalam penanganan Covid.

“Harus diketahui Indonesia salah satu negara terbaik di Asia dalam penanganan Covid. Itu salah satunya. Di belahan dunia lain, Indonesia bagus, jauh lebih baik dari Amerika dalam menangani Covid,” kata Mahfud dalam video yang diunggah siaran. di kanal Youtube Menko Polhukam, Sabtu (16/4).

Mahfud kemudian mengutip data Lowy Institute Australia tentang kinerja suatu negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Amerika merupakan salah satu negara yang berada di garis terbawah.

Sementara itu, kata dia, Indonesia jauh di atas Amerika dan menduduki peringkat 1 Asean dalam penanganan Covid.

“Pak Airlangga, Menko Perekonomian telah menyampaikan presentasi di dunia, Indonesia dalam aspek tertentu penanganan Covid berada di peringkat 4. Jadi ada baiknya Peduli Melindunginya,” kata Mahfud.

“Bahwa ada yang diganggu kalau mau masuk mal dipindai, lalu diketahui, lalu dibatasi geraknya itu konsekuensinya,” imbuhnya.

Mahfud menambahkan, aplikasi PeduliLindung sebenarnya dibuat untuk menangani Covid-19 dengan baik. Namun, dia tidak memungkiri ada pihak yang menilai penggunaan aplikasi tersebut melanggar hak asasi manusia.

“Bisa dianggap pelanggaran HAM karena misalnya seseorang yang terpantau Covid melalui PeduliLindung kemudian diketahui terinfeksi, dilarang pergi ke suatu tempat, tidak akan dekat dengan orang lain dan sebagainya. , maka itu dianggap pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Baca Juga :  Korban Daffa Tewas Akibat Tindak Pidana Jalanan di Yogyakarta Putra Anggota DPRD

Diketahui, Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan laporan berjudul ‘Laporan Negara 2021 tentang Praktik Hak Asasi Manusia: Indonesia’. Salah satu sorotan dalam laporan tersebut berkaitan dengan gangguan privasi yang sewenang-wenang atau melanggar hukum.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa organisasi non-pemerintah (LSM) mengatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah individu, tempat tinggal dan pemantauan panggilan telepon. Laporan tersebut menyoroti penggunaan PeduliProtect.

“Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” kata laporan itu.

(dmi/isn)

[Gambas:Video CNN]