Mahfud Tanggapi Panglima Andika Izinkan Keturunan PKI Masuk TNI

Yogyakarta, CNN Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan TNI bukan lembaga pemerintah pertama yang menghapus persyaratan garis keturunan mantan anggota PKI tidak dapat mendaftar di militer.

Mahfud mengatakan, ketentuan itu sebenarnya sudah dicabut sebagai syarat pendaftaran calon legislatif, kepala daerah, hingga pegawai negeri sipil (PNS) beberapa tahun lalu.

“Syaratnya misalnya untuk menjadi caleg, kepala daerah dan semuanya belum menggunakan syarat itu. PNS juga sudah lama tidak pakai. Jadi TNI bukan yang pertama (membiarkan keturunan PKI ikut serta). dalam seleksi),” kata Mahfud di Masjid UGM, Sleman, Minggu (3/4).

Mahfud mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang pertama membuka jalan bagi keluarga dan mantan anggota PKI dan organisasi yang terlibat dalam G30S untuk terjun ke dunia politik di Indonesia.

Pernyataan Mahfud mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 yang membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Isinya meliputi persyaratan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bukan mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk ormas, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.

“Mahkamah Konstitusi dulu sangat berani mengambil keputusan untuk departemen politik, itu yang dulu MK mulai,” katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantah larangan keturunan PKI menjadi anggota TNI. Andika merasa aturan itu tidak adil.

Jenderal bintang empat itu juga mempertanyakan alasan penggunaan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai dasar hukum larangan tersebut. Andika menjelaskan, dalam aturan tersebut tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk bergabung dengan TNI.

Baca Juga :  Polisi Tindak Balap Ilegal di Jam Sahur Kecemasan Warga Kapuas Hulu

Mahfud mengatakan, dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk bergabung dengan TNI.

“Itu kebijakan panglima dan menurut saya normatif, tidak ada kata keturunan. Sehingga nanti saat pemilihan ideologi bisa dikatakan ke masing-masing calon. Itu benar. Bukan karena keturunan tapi karena ideologi dan penerimaan ideologi dasar negara. Saya kira itu normatif saja, karena dulu tidak ada larangan keturunan,” katanya.

Mahfud juga meyakini TNI punya cara untuk memilah peserta seleksi dalam proses rekrutmen. Menurut dia, penganut paham komunis kemungkinan besar akan terjerat dalam proses seleksi.

“Mari kita pilih orangnya, meskipun dia bukan keturunan PKI tapi ideologi PKI tidak boleh diterima dalam pemilihan, kan? Karena kita sudah menganggap PKI sebagai partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi basis kita. ideologi,” ujarnya.

(kum / fra)

[Gambas:Video CNN]