Mantan Bupati Tabanan Didakwa Suap Mantan Pegawai Kemenkeu

Jakarta, CNN Indonesia

Bupati Tabanan periode 2010-2015 dan 2016-2021 Ni Putu Eka Wiryastuti didakwa menyuap mantan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan Rifa Surya dengan uang sejumlah Rp600 juta dan US$55.300.

Yaya merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Sedangkan Rifa merupakan mantan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik II pada Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.

Sidang dakwaan ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (14/6).

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp600 juta dan US$55.300,” ujar jaksa KPK Luki Dwi Nugroho dalam surat dakwaan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (14/6).

Uang suap itu diberikan terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Tabanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Jaksa berujar tindak pidana dilakukan Ni Putu Eka bersama-sama dengan I Dewa Nyoman Wiratmaja alias Dewo (penuntutan dalam berkas terpisah). Ni Putu Eka menunjuk Dewo sebagai staf khusus bupati. Keduanya disebut masih mempunyai hubungan keluarga.

Kronologi Kasus

Kasus bermula pada 2017 saat kondisi keuangan Pemkab Tabanan mengalami defisit. Guna mengatasi kondisi tersebut, Ni Putu Eka berkeinginan menaikkan jumlah perolehan alokasi DID yang bersumber dari APBN.

“Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, terdakwa [Ni Puti Eka Wiryastuti] memerintahkan I Gede Urip Gunawan (Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan) mengupayakan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kabupaten Tabanan mendapat perolehan nilai A sebagai salah satu kriteria tambahan untuk mendapatkan jumlah DID yang lebih besar,” tutur jaksa.

Baca Juga :  Mantan Pejabat Pajak Menangis di Pengadilan: Keluarga Saya Malu Besar

Pada 11 Agustus 2017, I Gede Urip Gunawan bertemu dengan I Gusti Ngurah Satria Perwira (Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Bali) di Kantor Pemkab Tabanan. Pada kesempatan itu, I Gusti Ngurah Satria Perwira menyampaikan kepada I Gede Urip Gunawan bahwa Bahrullah Akbar (Wakil Ketua BPK) dan timnya akan ‘mengurus’ tambahan peroleh DID Kabupaten Tabanan TA 2018.

“Kemudian I Gede Urip Gunawan melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memerintahkan Dewo berkoordinasi dengan Bahrullah Akbar,” kata jaksa.

Selanjutnya pada 14 Agustus 2017, Dewo menemui Bahrullah Akbar di rumah dinas yang beralamat di Jalan Denpasar C3 Nomor 17 Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Bahrullah Akbar menyarankan Dewo menemui Yaya Purnomo yang juga merupakan mahasiswa bimbingannya saat disertasi S3.

Lantas Dewo pun menghubungi Yaya lalu memperkenalkan diri sebagai staf khusus bupati Tabanan. Dewo menyampaikan mendapat rekomendasi dan nomor telepon dari Bahrullah Akbar. Dewo pun meminta waktu agar bisa bertemu dengan Yaya.

Yaya selanjutnya berkoordinasi dengan Rifa Surya dan diperoleh informasi bahwa Kabupaten Tabanan mendapat DID TA 2018 sebesar Rp46 miliar.

Pada 15 Agustus 2017, Dewo, Yaya, dan Rifa melakukan pertemuan di Pujasera Metropole Cikini, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai keinginan Pemkab Tabanan memperoleh tambahan DID.

“Atas permintaan Dewo tersebut, Rifa Surya dan Yaya Purnomo menyanggupi dengan syarat adanya uang komitmen fee yang disebut ‘dana adat istiadat’ untuk bantuan alokasi DID sekitar 2,5 persen dari alokasi DID yang akan didapatkan,” ucap jaksa.

“Selain itu juga harus menyerahkan uang tanda jadi di awal sebesar Rp300 juta, kemudian Dewo menyampaikan akan melaporkan terlebih dahulu kepada terdakwa,” lanjut jaksa.

Baca Juga :  Tingkat Korupsi Tinggi Ketika Berurusan dengan Polisi

Setelah mendapat informasi dari Dewo, Ni Putu Eka lalu menghubungi Ida Bagus Wiratmaja (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan/Bappelitbang Kabupaten Tabanan) untuk membuat proposal/surat permohonan DID Kabupaten Tabanan TA 2018 sebesar Rp65 miliar.

Atas perintah bupati, Ida menghubungi Made Dedy Darmasaputra untuk dibuatkan surat permohonan DID. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017, Made menyerahkan proposal pengajuan DID TA 2018 yang sudah dikoreksi oleh Dewo kepada Ni Putu Eka dengan meletakkannya di atas meja Sekretaris Pribadi Bupati.

Terhadap permintaan awal Rp300 juta, jaksa menyebut Ni Putu Eka memerintahkan Dewo untuk menghubungi para kontraktor.

Di antaranya I Wayan Suastama (Direktur PT Sastra Mas Estetika/PT SME) dan I Nyoman Yasa (Ketua Badan Pimpinan Cabang Gapensi Kabupaten Tabanan/Direktur PT Sinar Yasa Agung Perkasa) serta I Gede Made Susanta (Direktur CV Adimas) agar menyiapkan uang guna pengurusan DID dengan kompensasi akan mendapat proyek di Kabupaten Tabanan.

Seiring waktu berjalan, Dewo, Yaya, dan Rifa melakukan pertemuan di Restoran Sunda yang berada di Cikini, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Dewo datang dengan membawa uang sebesar Rp300 juta lalu diserahkan kepada Yaya Purnomo sebagai uang tanda jadi yang telah disepakati. Setelah menerima uang, kemudian Rifa Surya dan Yaya Purnomo meninggalkan Restoran Sunda untuk menuju kantor Kemenkeu.

Uang tersebut dibagi masing-masing Rp150 juta antara Yaya dan Rifa.

Pada 31 Oktober 2017 terbit pengumuman dokumen Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Kemenkeu, Kabupaten Tabanan memperoleh DID sebesar Rp51 miliar berdasarkan Surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S128/PK.2/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Update Proyeksi MTBF Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 beserta lampiran.

Baca Juga :  Breskrim Sita Gedung dan Apartemen Rp267 Miliar Kasus KSP Indosurya

Pada awal November 2017, bertempat di Metropole Cikini Jakarta Pusat, Dewo menyerahkan fee Rp300 juta tahap kedua kepada Yaya dan Rifa. Uang itu kembali dibagi rata oleh Yaya dan Rifa.

“Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 bertempat di Metropole Cikini Jakarta Pusat, Dewo memberikan penyelesaian komitmen fee kepada Yaya Purnomo sebesar US$55.300 yang disimpan dalam amplop cokelat,” kata jaksa.

Uang itu kembali dibagi rata antara Yaya dan Rifa dengan masing-masing menerima US$27.650.

Atas perbuatannya, Ni Putu Eka didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(ryn/ain)

[Gambas:Video CNN]