Pemakzulan Hanya Bisa Dilakukan DPR

Jakarta, CNN Indonesia

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Irma Chaniago mengatakan bahwa pemakzulan seorang presiden hanya bisa dilakukan oleh DPR dengan alasan yang sesuai dengan konstitusi.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul merespons rencana sejumlah masyarakat dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar demonstrasi besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi.

Menurut Irma, pihak yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur tampak belum memahami aturan.

“Pemakzulan hanya bisa dilakukan oleh parlemen dengan alasan yang konstitusional,” kata Irma saat dihubungi, Rabu (11/5).

“Tidak cerdas saja minta presiden mundur tanpa alasan konstitusional yang jelas. Mengerti UU enggak?,” sambungnya.

Irma mengakui, menyampaikan pendapat atau aspirasi di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, ia mewanti-wanti agar unjuk rasa sekelompok masyarakat diklaim atas nama seluruh rakyat Indonesia.

“Demo memang hak rakyat, tapi sekelompok masyarakat tidak bisa mengatasnamakan rakyat Indonesia,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta seluruh elemen masyarakat tidak menggelar demonstrasi atau unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan hingga menggaungkan pemakzulan Jokowi.

“Tolong hentikan demo-demo yang memicu kerusuhan, apalagi pemakzulan,” kata Jazilul saat dihubungi, Selasa (10/5).

Menurutnya, menyampaikan aspirasi memang merupakan hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Namun, ia mengingatkan demonstrasi dilakukan secara baik tanpa adanya kericuhan. Apalagi demonstrasi dengan mengangkat isu pemakzulan terhadap pemerintahan.

“Tidak tepat, semua bisa didialogkan. Tidak perlu demo-demo, sebab lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya,” ujar Wakil Ketua Umum PKB itu.

Sekretaris Jenderal KASBI Sunardi mengatakan demonstrasi pada 21 Mei mendatang bakal menjadi puncak dari rangkaian gelombang aksi yang terjadi di pelbagai daerah dalam beberapa bulan belakangan. Aksi tersebut juga disebut menjadi momentum reformasi.

Baca Juga :  Polisi Tindak Balap Ilegal di Jam Sahur Kecemasan Warga Kapuas Hulu

Kendati demikian, belum diketahui secara pasti apa yang akan menjadi tuntutan dari massa aksi.

(mts/sfr)

[Gambas:Video CNN]