Pengusaha Dituduh Suap Bupati Langkat Rp572 Juta Untuk Dapat Proyek

Jakarta, CNN Indonesia

Direktur CV Nizhami, Muara Warin Angin, didakwa menyuap Bupati Langkat tidak aktif, Publikasikan Rencana Perang Angin sebesar Rp. 572 juta. Uang itu diberikan untuk mendapatkan proyek di lingkungan Pemkab Langkat.

“Terdakwa telah memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 572 juta kepada Terbit Warin Angin selaku Bupati Langkat periode 2019-2024,” demikian bunyi dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Pengadilan, Jakarta, Rabu (6/4).

Dalam dakwaan, uang itu diberikan melalui sejumlah perantara. Di antaranya, Kepala Desa Raja Tengah, Iskandar Warin Angin, hingga tiga kontraktor; Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.

Paket pekerjaan yang diberikan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat pada tahun 2021. Paket pekerjaan itu juga diberikan kepada perusahaan lain yang juga milik Muara.

Dalam dakwaannya, Marcos, Shuhanda, dan Isfi ditugasi melakukan lobi dengan meminta daftar paket pekerjaan masing-masing instansi di lingkungan Pemkab Langkat, termasuk Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, untuk diserahkan ke Iskandar untuk ditentukan perusahaan mana yang akan menerima. paket-paket pekerjaan.

Iskandar yang juga merupakan kakak dari Terbit Warin Angin dalam hal ini berperan dalam menentukan komitmen fee atau besaran setoran. Ia juga akan menerima komitmen fee yang akan diserahkan kepada Terbit Warin Angin.

Dakwaan Muara juga mengungkap sejumlah kode dalam praktik korupsi mereka. Di antaranya adalah ‘perwakilan istana’ yang mengacu pada Iskandar Perangin Angin.

Selain itu, Iskandar juga mendapat predikat sebagai ‘Pak Kades’. Menurut dakwaan jaksa, pelaksana tender atau pengadaan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat harus melapor ke Iskandar dengan menggunakan kode ini.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Keterlibatan Kelompok Anarko dalam Demonstrasi Mahasiswa 11 April

Dalam perkara ini, Muara didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(dmi/bmw)

[Gambas:Video CNN]