PKS akan gugat ambang batas capres 20 persen ke MK

Jakarta, CNN Indonesia

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan judicial review terkait masalah ini. ambang batas presiden (PT) atau rule of threshold pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, langkah ini akan diambil partainya untuk menguji angka ambang batas presiden yang tepat untuk diterapkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

“Kami ingin benar-benar menguji berapa angka yang masuk akal dan pantas untuk kehidupan demokrasi di Indonesia,” kata Syaikhu dalam keterangan yang diterimanya CNNIndonesia.comKamis (31/3).

Dia mengatakan, ambang batas presiden 20 persen yang diterapkan selama ini telah menciptakan polarisasi yang kuat di masyarakat.

Padahal, menurut dia, angka ambang batas presiden menyebabkan perpecahan tajam yang jika tidak segera dipulihkan bisa menyelamatkan rasa sakit.

“Kami ingin mengurangi potensi konflik di masyarakat dengan tidak memecah belah karena hanya ada dua pasangan calon, misalnya,” kata Syaikhu.

Sebelumnya, hasil survei Median menyatakan mayoritas responden setuju bahwa presidential threshold ditetapkan 0 persen.

Dengan kata lain, responden menginginkan tidak ada persyaratan kepemilikan kursi DPR untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden seperti yang berlaku saat ini. Dalam UU no. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari pemilu sebelumnya.

“Sangat setuju 3,2 persen, setuju 36,7 persen, tidak setuju 24,6 persen, sangat tidak setuju 2,3 ​​persen, tidak tahu atau tidak menjawab 33,2 persen,” kata hasil survei Median yang disampaikan Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, Selasa. 29/3).

Berdasarkan UU Pemilu, ambang batas pencalonan presiden adalah jumlah minimal partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Yakni, 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Baca Juga :  Suharso Monoarfa Akui PPP Akar Rumput Dukung Kandidat Anies 2024

Sebagai informasi, dalam catatan Kode Inisiatif sepanjang 2017-2020, diketahui ada 14 gugatan terhadap Pasal 222 yang mengatur presidential threshold ke MK. Namun, tidak ada satu pun tuntutan yang dikabulkan.

Dewan mencatat bahwa Pengadilan menolak 5 tuntutan hukum dan tidak menerima 9 kasus lainnya.

Akhirnya, sebanyak 6 tuntutan hukum di atas ambang batas mendarat dalam sehari. Terhadap semua permohonan uji materiil, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(mt/DAL)

[Gambas:Video CNN]