PKS Kritik Langkah Kemenag Moratorium PAUDQU dan RTQ

Jakarta, CNN Indonesia

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhari Yusuf memprotes tindakan tersebut Kementerian Agama (Kemenag) menghentikan sementara (moratorium) permohonan izin baru Pendidikan Anak Usia Dini Al-Quran (PAUDQU) dan Rumah Tahfidz Al-Quran (RTQ).

Kemenag mengklaim langkah ini diambil dalam rangka penataan kelembagaan dan penyusunan regulasi yang lebih memadai.

Sementara itu, Bukhori Yusuf mengaku kaget dan menilai moratorium tidak tepat dilakukan selama bulan Ramadhan.

“Kenapa moratorium? Banyak konstituen kita yang mempertanyakan alasan di balik keputusan itu. Apalagi moratorium itu diadakan bertepatan dengan bulan Ramadhan, jadi dianggap tidak tepat,” kata Bukhori kepada wartawan. CNNIndonesia.comSabtu (16/4).

Ia menilai rencana Kementerian Agama menghambat langkah umat Islam yang ingin lebih dekat dengan Alquran. Bahkan, Ramadhan disebut sebagai momen mulia bagi umat Islam karena Alquran diturunkan selama Ramadhan.

Ia khawatir ketidakpastian batas waktu moratorium akan menghambat aktivitas umat Islam dalam menyiarkan Alquran.

Oleh karena itu, Bukhori meminta Kemenag bersikap transparan terkait moratorium izin pendirian PAUDQU dan RTQ agar tidak terjadi spekulasi liar di masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan penjelasan yang jujur ​​dan terbuka. Mereka meminta kepastian sampai kapan moratorium akan diberlakukan serta mempertanyakan alasan moratorium ini dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan,” kata Bukhori.

Selain itu, Bukhori juga meminta Kemenag memberikan solusi agar semangat dan dakwah umat Islam tetap mendapat pengakuan dari negara di tengah upaya pembenahan kelembagaan dan pembenahan regulasi.

Menurut Ketua DPP PKS, membiarkan PAUDQ dan RTQ yang sudah memiliki Tanda Daftar dari Kementerian Agama tetap beroperasi bukanlah solusi yang adil.

“Jangan sampai ada anggapan pemerintah menghambat penyebaran Al-Qur’an di bulan Ramadhan dengan menghentikan permohonan izin PAUDQU dan RTQ,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketum Apdesi Surtawijaya Bantah Bertemu Luhut untuk Bahas Jokowi 3 Periode

Sebelumnya, Kementerian Agama menangguhkan sementara (moratorium) permohonan izin PAUDQU dan RTQ baru dalam rangka penataan kelembagaan dan penyusunan regulasi yang lebih memadai.

Kebijakan ini tertuang dalam surat Dirjen Pendidikan Islam nomor D-881/DJ/PP.03/04/2022 tentang Pemberitahuan Kebijakan Moratorium (Penundaan) Penetapan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ). Kebijakan ini berlaku mulai 11 April 2022.

“Walaupun ada moratorium, PAUDQU dan RTQ yang sudah mendapat tanda registrasi dari Kemenag Kabupaten/Kota tetap bisa menggelar kegiatan belajar mengajar seperti biasa,” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali. Ramdhani, dalam keterangan yang dikutip Jumat (15/4). .

(mts/chri)

[Gambas:Video CNN]