Proyek Smelter Picu Kerusakan Hutan Mangrove di Teluk Balikpapan

Samarinda, CNN Indonesia

Daerah Sungai Tempadung atau Teluk Balikpapan Dikatakan, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral nikel (smelter) di Kawasan Industri (KIK) Kariangau, Desa Kariangau, Kabupaten Balikpapan Barat terancam. Kalimantan Timur.

“Kami telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan adanya perusakan kawasan mangrove,” kata Husen Suwarno, Koordinator Advokasi Pokja Pesisir dan Nelayan Balikpapan kepada CNNIndonesia.com akhir bulan lalu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sedikitnya 30 hektare (ha) lahan mangrove telah dibuka. Rinciannya, sebanyak 10 ha berada di pesisir sungai dan 20 ha lainnya berada di wilayah daratan. Diduga kuat penebangan dimulai sebelum Desember 2021 dan akan berlangsung hingga Maret 2022.

“Kami kaget tidak ada pemberitahuan ke papan kerja proyek. Dan kami selidiki bahwa perusahaan tidak memiliki izin atau dokumen amdal,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan jika penebangan terus dilakukan, potensi abrasi di Teluk Balikpapan akan semakin besar. Kemudian hutan mangrove juga merupakan rumah bagi berbagai satwa, jika rusak ekosistemnya akan mengalami kematian. Terakhir, hasil tangkapan nelayan juga akan berkurang.

“Kawasan Teluk Balikpapan terintegrasi dengan DAS Pemaluan, Kecamatan Sepaku, PPU (Penajam Paser Utara). Jangan sampai proyek ini merusak citra IKN yang mengusung konsep hijau dan lingkungan,” ujarnya.

Husen menjelaskan, Teluk Balikpapan sebenarnya masuk kawasan hijau sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW. Artinya, kabupaten ini dalam perlindungan, tidak bisa diberantas.

Kasus ini dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim pada 7 Maret lalu.

Baru-baru ini, DLH Kaltim telah menindaklanjuti laporan tersebut. Berdasarkan surat dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, Pada tanggal 6 April 2022, DLH Kaltim mengadakan rapat klarifikasi lanjutan setelah verifikasi lapangan, yang dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, dan perusahaan proyek. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tim KLHK telah menyegel prosesnya, sehingga prosesnya akan ditangani oleh Ditjen Penegakan Hukum.

Baca Juga :  Sidang Banding Kasus Herry Wirawan Ditunda Karena Hakim Terkena Covid

Koalisi Pengaduan Teluk Balikpapan Berdasarkan berkas pengaduan di atas, penanganannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga lingkungan tertinggi.,” dikutip dari surat tersebut.

CNNIndonesia.com menghubungi Kepala DLH Kaltim Ence Ahmad Rafiddin untuk meminta konfirmasi terkait surat tersebut.

Ia membenarkan, pihaknya bersama DLH Balikpapan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memeriksa lokasi mangrove yang diduga rusak. Tepatnya di Sungai Tempadung, Teluk Balikpapan, Desa Kariangau, Balikpapan Barat pada 2-3 April.

“Peninjauan tersebut merupakan tanggapan atas laporan masyarakat. Dan saat ini sedang diselidiki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (8/4).

(rio/anak)

[Gambas:Video CNN]