Pemeluk agama harus memilih agama lain ketika mendaftar di TNI

Jakarta, CNN Indonesia

Setara Institute meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menyediakan fasilitas untuk orang percaya untuk mendaftar sebagai tentara.

Permintaan itu menyusul keputusan Andika yang mengizinkan keturunan mantan anggota PKI mendaftar di TNI.

Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, berdasarkan catatan partainya, keturunan golongan agama tersebut mengalami kendala dan diskriminasi saat hendak mendaftar melalui formulir. on line.

Hal itu, kata dia, karena di formulir pendaftaran itu tidak ada kolom agama dan kepercayaan bagi pemeluknya.

“Jadi kalaupun ngotot jadi prajurit TNI, harus memilih agama dan kepercayaan lain. Padahal di instansi pemerintah lain dan juga polisi tidak ada kendala seperti itu,” kata Bonar dalam keterangannya, Jumat (1/4).

Dikatakan tidak ada kolom untuk grup pengikut dalam formulir on line menjadi prajurit TNI, bertentangan dengan UU Adminduk no. 24 Tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi November 2017.

Menurut dia, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa warga negara berhak mengisi kolom agama dan KTP sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

“Panglima TNI harus mengambil langkah korektif agar kelompok agama memiliki kesempatan dan kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk menjadi prajurit TNI,” katanya.

Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa keputusan Andika mengizinkan keturunan PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI patut diacungi jempol dan mendapat apresiasi yang tinggi.

Peristiwa 1965, kata dia, sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan keturunan PKI beserta simpatisannya saat ini merupakan generasi ketiga (cucu) dan keempat (cucu).

“Merupakan tindakan irasional dan tidak manusiawi jika mereka terus menanggung ‘dosa turun-temurun’ dan diperlakukan tidak setara sebagai warga negara. Sudah saatnya bangsa ini berdamai dengan sejarah masa lalu,” katanya.

Baca Juga :  Kolonel Priyanto Jalani Sidang Tuntutan Pembunuhan Handi-Salsa

Ia berharap keputusan Andika menjadi terobosan baru untuk merefleksikan dan mendamaikan peristiwa 1965. Bonar mengatakan sudah saatnya mengakhiri rantai stigma dan banalitas.




Infografis Aturan Baru Seleksi Prajurit TNI dari Jenderal Andika. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

“Termasuk upaya menjadikan peristiwa 1965 sebagai komoditas kelompok tertentu untuk menyudutkan pesaing politiknya,” katanya.

CNNIndonesia.com masih berusaha konfirmasi ke Mabes TNI soal sulitnya percaya mengikuti seleksi menjadi prajurit ini. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima sampai berita ini diterbitkan.

Andika sebelumnya mengizinkan keturunan mantan anggota PKI untuk mendaftar dalam proses seleksi rekrutmen prajurit TNI

Hal itu disampaikan Andika saat menerima dirinya, Prajurit TNI ( Taruna Akademi TNI, Perwira Karir TNI, Prajurit Karir TNI dan Prajurit Karier TNI) Tahun Anggaran 2022 yang diunggah di akun YouTube Andika, Rabu (30/3). ).

Dalam pertemuan itu, Andika mempersoalkan penggunaan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 (Tap MPRS 25) dalam perekrutan anggota TNI.

Dia mempertanyakan alasan TNI menggunakan aturan tersebut untuk melarang keturunan anggota PKI menjadi tentara.

“Ini dasar hukumnya sah, tapi sebelumnya yang dilarang adalah PKI. Yang kedua ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Apa dasar hukum keturunan ini, apa yang dia langgar, ” ucap Andika.

(yoa/arh)

[Gambas:Video CNN]