Suara Tolak Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode dari Istana

Jakarta, CNN Indonesia

Penolakan penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga masa jabatan telah disuarakan oleh para pihak Istana Negaramulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto.

Isu penundaan pilkada dan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode, yang terus didengungkan sejumlah elite pemerintahan, sempat memicu polemik.

Sebagai tanggapan, Jokowi baru-baru ini melarang bawahannya berbicara tentang penundaan pemilihan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4) lalu.

Jokowi tidak ingin para menterinya juga menimbulkan polemik di masyarakat. Ia ingin seluruh Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja.

“Jangan sampai ada yang bicara soal penundaan, perpanjangan,” katanya.

Selain Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga menyatakan penolakannya terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengklaim, pemerintah tidak pernah berencana menunda pemilihan atau memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

“Pemerintah tidak pernah membicarakan periode sama sekali, tentang perpanjangan, tidak, tidak pernah!” kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/4).




Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menolak wacana penundaan pemilu dan menjabat sebagai presiden selama tiga periode. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak pernah berencana untuk mengubah konstitusi dalam hal ini. Dia mengatakan, amandemen itu urusan DPR.

Senada, Wiranto mengatakan tidak mungkin ada amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Wiranto mengatakan pemerintah tidak pernah berencana untuk mengubah konstitusi. Hal yang sama juga terjadi di parlemen.

Ia mengatakan wacana tersebut tidak banyak mendapat dukungan di MPR. Menurut dia, sejauh ini baru tiga dari sembilan fraksi di DPR yang mendukung wacana tersebut.

“Bawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, bagaimana bisa ada amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden tiga kali?” kata Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu meminta masyarakat tidak sibuk memperdebatkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memastikan Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.

(lna/asr)

[Gambas:Video CNN]


Baca Juga :  Audiens MotoGP hanya 0,1% dari wisatawan