Tidak hanya daftar TNI, anak-anak PKI juga bisa menjadi PNS dan terjun ke dunia politik

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD suara terbuka tentang keputusan Panglima Andika Perkasa Mereka yang mencabut aturan keturunan PKI dilarang menjadi prajurit TNI. Mahfud mengatakan, aturan Andika bukanlah kebijakan baru.

TNI, kata Mahfud, bukan lembaga pertama yang meniadakan aturan tersebut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, ketentuan ini sebenarnya sudah dihapuskan sebagai syarat mendaftar sebagai calon legislatif, kepala daerah, hingga pegawai negeri sipil (PNS/ASN) beberapa tahun lalu.

“PNS juga tidak pakai, sudah lama. Jadi TNI bukan yang pertama (memberikan izin kepada keturunan PKI untuk mengikuti seleksi),” kata Mahfud di Masjid Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu ( 3/4).

Mahfud menjelaskan, kebijakan ini merupakan hasil putusan MK yang pertama kali memberikan izin kepada keturunan anggota PKI untuk bisa berpolitik di Indonesia. Putusan MK tahun 2004, lanjutnya, membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Mahfud merinci, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bukan mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk ormas, atau bukan orang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam G30S PKI atau organisasi lain. terlarang lainnya.

“Mahkamah Konstitusi dulu sangat berani mengambil keputusan untuk departemen politik, itu yang dulu MK mulai,” katanya.

Mahfud mengatakan, dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk bergabung dengan TNI.

“Itu kebijakan panglima dan menurut saya normatif, tidak ada kata keturunan. Sehingga nanti saat pemilihan ideologi bisa dikatakan ke masing-masing calon. Itu benar. Bukan karena keturunan tapi karena ideologi dan penerimaan ideologi dasar negara. Saya kira itu normatif saja, karena dulu tidak ada larangan keturunan,” katanya.

Baca Juga :  TNI AL Buka Rekrutmen Massal Prajurit Putra Daerah

Mahfud juga meyakini TNI punya cara untuk memilah peserta seleksi dalam proses rekrutmen. Menurut dia, penganut paham komunis kemungkinan besar akan terjerat dalam proses seleksi.

“Mari kita pilih orangnya, meskipun dia bukan keturunan PKI tapi ideologi PKI tidak boleh diterima dalam pemilihan, kan? Karena kita sudah menganggap PKI sebagai partai terlarang, komunisme tidak boleh menjadi basis kita. ideologi,” ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya membantah larangan keturunan PKI menjadi anggota TNI. Andika merasa aturan itu tidak adil.

Jenderal bintang empat itu juga mempertanyakan alasan penggunaan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 sebagai dasar hukum larangan tersebut. Andika menjelaskan, dalam aturan tersebut tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk bergabung dengan TNI.

(ain/ain)

[Gambas:Video CNN]