Tambang Ilegal Rusak Lingkungan Kaltim, Gubernur Isran Mengaku ke DPR

Samarinda, CNN Indonesia

Masalah tambang batubara Aktivitas ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menjadi momok. Gubernur Kaltim Isran Noor juga mengadukan hal tersebut kepada Komisi VII DPR dan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM terkait hal tersebut pada Senin 11 April.

Maraknya penambangan liar menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur (di Kaltim),” kata Isran dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara I, DPR RI, seperti dikutip dari rilis yang diterima. CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).

Isran mengaku menggunakan forum tersebut untuk menyampaikan keluhan dan kecemasan masyarakat Kaltim akibat maraknya penambangan liar. Apalagi, lanjutnya, dana bagi hasil yang dikembalikan ke Kaltim tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan akibat penambangan liar.

“Hampir semua jalan provinsi, kabupaten, dan kota rusak (akibat penambangan liar). Kurang lebih seperti ombak samudra pasifik,” kata mantan Bupati Kutai Timur itu.

Isran kemudian mengatakan bahwa maraknya penambangan liar sebenarnya terjadi setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Progres penambangan liar dalam UU Minerba 2020 luar biasa. Belum ada izin yang ditambang. Pertanyaan saya, kenapa UU ini dibuat?” sindir Isran.

Diakuinya, semua kewenangan perizinan pertambangan ditarik ke pusat, sehingga pemerintah daerah tidak mendapat ruang bahkan untuk pengawasan.

“Pengawasan harus terintegrasi. Provinsi diberikan kewenangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. DPR harus memikirkan itu,” kata Isran.

Ditambahkannya, saat masih menjadi bupati di Kutai Timur, semua persoalan galian C diserahkan kepada camat agar semuanya bisa terkendali dengan baik.

“DPR harus memikirkan regulasi agar negara tidak dirugikan dan masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari pengelolaan tambang ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, masalah pertambangan di Benua Etam bukanlah hal baru. Mengutip data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, total luas izin pertambangan mencapai 5.137.875,22 hektare atau setara 40,39 persen luas daratan provinsi.

Baca Juga :  IDI Beber Skenario Endemi Covid Indonesia Usai Lebaran

Banyaknya izin pertambangan di Kaltim juga menimbulkan masalah lain, seperti lubang bekas tambang.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, ada 1.735 lubang menganga dari bekas tambang batu bara di Kaltim. Ribuan lubang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kaltim. Bahkan karena itu, 40 nyawa melayang. Masih dari Jatam, kasusnya sudah berlangsung sejak 2011 hingga 2021.

(rio/anak)

[Gambas:Video CNN]