Tindak Lanjut Ujl Materi UU Hak Cipta, DPR-Pemerintah Revisi UU PPP

Jakarta, CNN Indonesia

Pemerintah bersama Badan legislatif (Baleg) DPR RI Mulai Revisi Hukum Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (Ciptaker).

Nantinya revisi UU KPBU akan menjadi dasar revisi UU Ciptaker.

“RUU Perubahan Kedua UU KPS yang digagas dan disusun DPR merupakan tindak lanjut putusan MK atas pengujian formil UU Ciptaker. Tindak lanjut putusan MK adalah revisi UU Ciptaker, yang diberikan batas waktu paling lama dua tahun sejak putusan MK dibacakan pada 25 November 2021,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat di Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan. , Jakarta pada Kamis (7/4).

Pemerintah mengajukan 362 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksi, dan 47 usulan penghapusan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menjelaskan, ada sebanyak 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh UU KPS.

Perubahan tersebut meliputi definisi metode omnibus, penjelasan prinsip keterbukaan, penanganan pengujian peraturan perundang-undangan, mekanisme perbaikan teknis penulisan rancangan undang-undang, dan peran serta masyarakat.

Willy mengatakan, revisi UU KPS akan berdampak langsung pada proses pembuatan undang-undang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Oleh karena itu, pembahasan RUU ini harus segera diselesaikan, agar UU KPS nantinya bisa menjadi pedoman bagi kita semua dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan benar,” kata Willy.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Hak Cipta bersyarat inkonstitusional pada November 2021. UU Hak Cipta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Hakim MK juga meminta pemerintah merevisi UU Ciptaker dalam waktu dua tahun.

Baca Juga :  PAN Polisikan Balik Tim Kuasa Hukum Ade Armando

“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak berarti ‘tidak ada perbaikan dalam waktu dua tahun sejak keputusan ini dibuat,’” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan vonis, 25 November lalu.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa tata cara pembentukan Undang-Undang Hak Cipta tidak didasarkan pada metode dan metode yang pasti, baku dan baku, serta pembentukan hukum yang sistematis, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi setelah adanya kesepakatan bersama. DPR dan Presiden serta bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

Namun, keempat hakim tersebut menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Keempat juri tersebut adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan Sitompul, dan Daniel Yusmic. Keempatnya berpendapat bahwa permohonan uji materi UU Hak Cipta harus ditolak.

Dalam pertimbangannya, Arief dan Anwar mengatakan, meski dalam pembentukannya memiliki kelemahan dari segi format dan teknis, namun metode penggabungan atau omnibus law, menurut dia, membutuhkan sistem hukum Indonesia.

Menurut mereka, tidak ada yang salah dengan pembuatan UU Ciptaker dengan metode omnibus law.

(mt / delapan)

[Gambas:Video CNN]