Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Klaim Tidak Akan Ikut Demo 11 April

Jakarta, CNN Indonesia

Badan Eksekutif Mahasiswa (BAGUS) Nusantara mengaku tidak akan ikut unjuk rasa menentang perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di depan Istana, Senin (11/4).

Koordinator BEM Pulau Jawa Nusantara Ahmad Marzuki mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah hal. Karena itu, mereka belum akan bergabung dengan demonstrasi.

“Kemarin kita sudah konsultasi, tapi tidak ada kesepakatan untuk ikut,” kata Marzuki usai rapat dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).

Marzuki mengatakan BEM Nusantara terus mengkritisi kebijakan pemerintah. Mereka menolak untuk menunda pemilihan atau memperpanjang masa jabatan presiden.

BEM Nusantara juga mendesak pemerintah menyelesaikan masalah kenaikan harga bahan pokok. Mereka juga meminta pemerintah mengusut dugaan mafia minyak goreng.

Marzuki membantah ada permintaan dari Wiranto agar BEM Nusantara tidak berdemonstrasi. Dia mengatakan sikap itu murni ditentukan oleh BEM Nusantara.

“Tidak, bukan seperti itu, negara ini demokrasi, tidak ada larangan untuk turun, pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/4). Rencananya akan diikuti oleh unsur mahasiswa lainnya dari berbagai perguruan tinggi.

Demonstrasi digelar dalam rangka menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Aksi juga dilakukan untuk memprotes kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar.

Sementara itu, seusai menerima perwakilan dari BEM Nusantara, Wiranto mengatakan tidak mungkin amandemen konstitusi memperpanjang masa jabatan presiden.

Wiranto mengatakan wacana tersebut tidak banyak mendapat dukungan di MPR. Menurutnya, hanya tiga fraksi DPR yang mendukung wacana tersebut.

“Dari sembilan parpol, hanya tiga parpol yang setuju untuk mengubahnya…. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, bagaimana bisa ada amandemen UUD 1945 tentang UUD 1945? masa jabatan presiden tiga periode?” kata Wiranto dalam jumpa pers di kantornya.

Baca Juga :  Sopir Kecelakaan Maut Tol Sumo Didiagnosis Cedera Otak Ringan

Wiranto mengatakan hingga saat ini belum ada upaya dari berbagai pihak untuk merealisasikan amandemen tersebut. Ia mengatakan, selama ini perpanjangan masa jabatan presiden hanya wacana.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pemerintah tidak pernah berencana melakukan amandemen konstitusi. Hal yang sama juga terjadi di parlemen.

“Sebenarnya wacana itu jelas akan berhenti di wacana karena tidak akan bisa diimplementasikan, direalisasikan, dan diimplementasikan karena alasan-alasan yang disebutkan tadi,” ujarnya.

Wiranto meminta masyarakat tidak sibuk memperdebatkan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memastikan Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.

“Kenapa kita masih berdebat tentang itu? Bertengkar, berdebat, berdebat tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi tidak ada gunanya,” kata dia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode pertama kepresidenan Jokowi (2014- 2019).

Sebelumnya, sejumlah menteri sempat membahas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka beralasan Indonesia butuh waktu untuk pemulihan ekonomi.

Pernyataan para menteri itu menuai penolakan publik. Presiden Jokowi juga meminta anak buahnya untuk tidak membicarakannya lagi.

(dhf/anak)

[Gambas:Video CNN]