Usman Hamid Sebut Pemerintah Tidak Perlu Menyerang Laporan HAM AS

Jakarta, CNN Indonesia

Dikatakan, pemerintah dan PDIP tidak perlu menafikan dan menyerang balik laporan Kemlu Amerika Serikat (USA) mengenai catatan dugaan pelanggaran HAM (DAGING) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan reaksi yang ditunjukkan pemerintah dan PDIP tidak perlu.

“Reaksi (penyangkalan dan serangan balik) sebenarnya tidak perlu,” kata Usman saat dihubungi CNNIndonesia.comSenin (18/4).

Usman menjelaskan, laporan tersebut bukanlah pernyataan pemerintah AS yang mengkritik atau mendesak pemerintah Indonesia terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

Menurut Usman, laporan tersebut hanya bersifat deskriptif dan menggambarkan keadaan hak asasi manusia di Indonesia serta hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

“Laporannya bersifat deskriptif,” kata Usman.

Terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penggunaan aplikasi PeduliLindung, misalnya, tidak memuat pernyataan AS terhadap Indonesia. Namun catatan AS terkait dengan sikap lembaga swadaya masyarakat di Indonesia dalam memantau pandemi Covid-19.

Menurut Usman, seharusnya pemerintah melihat laporan dugaan pelanggaran HAM sebagai saran dan masukan yang baik untuk perbaikan HAM di Indonesia.

“Kalau ada pejabat atau politisi yang marah, kedengarannya aneh dan sepertinya belum membaca laporannya. Seharusnya laporan itu memudahkan kita membenahi sektor HAM apa yang menjadi sorotan dan perlu mendapat perhatian,” kata Usman. .

Namun, kata Usman, laporan tersebut bisa mempengaruhi persepsi dunia. Laporan yang rutin diterbitkan setiap tahun oleh pemerintah AS itu mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia.

“Laporan tersebut memang menjadi salah satu sumber bacaan yang dapat mempengaruhi persepsi dunia terhadap Indonesia,” kata Usman.

Menurut Usman, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS mencatat perkembangan kondisi HAM di sejumlah negara. Laporan dari catatan tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi kebijakan luar negeri AS terhadap negara-negara terkait.

Baca Juga :  227 Ribu Penumpang 23 Ribu Kendaraan Sudah Balik Menyeberang ke Merak

Usman mengatakan laporan dugaan pelanggaran HAM tidak hanya mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Laporan tersebut akan berdampak pada persepsi para diplomat yang memantau situasi di Indonesia.

“Efeknya bagi Indonesia adalah persepsi masyarakat internasional, khususnya diplomat yang bertugas memantau situasi di luar negaranya,” kata Usman.

Menurutnya, laporan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia justru memudahkan pemerintah untuk membenahi berbagai permasalahan HAM yang terjadi di Indonesia.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri (Kemenlu) AS menerbitkan laporan berjudul ‘Laporan Kabupaten 2021 tentang Praktik Hak Asasi Manusia: Indonesia’.

Laporan tersebut menyoroti beberapa dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satunya adalah campur tangan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum mengenai hak privasi.

Implementasi PeduliLindung menjadi salah satu sorotan. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal, atau pemantauan panggilan telepon.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim penggunaan aplikasi tersebut hanya untuk melindungi masyarakat.

Sementara itu, Kemlu RI menjentikkan kembali AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mempertanyakan kasus pelanggaran HAM di AS.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, juga menyuarakan pendapatnya, menyarankan agar AS belajar di Indonesia dalam hal penanganan Covid-19.

(iam/isn)

[Gambas:Video CNN]