Pidato Jokowi Larang Menteri Bicara 3 Periode Bersayap

Jakarta, CNN Indonesia

Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyebutkan pernyataan Presiden Joko Widodo meminta menterinya untuk tidak menyuarakan perpanjangan masa jabatan adalah kalimat bersayap.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pernyataan Jokowi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi dan berbahaya.

“Pernyataan Jokowi bersayap. Pernyataannya hanya meminta menterinya untuk tidak bersuara tapi dia tidak secara tegas menyatakan tidak mau menolak (perpanjangan jabatan),” kata Isnur dalam konferensi pers virtual, Minggu (10/10). 4).

Isnur mengatakan, pernyataan Jokowi patut dipertanyakan. Sebab, sebelumnya, Jokowi menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan usulan publik. Dia juga menyatakan bahwa dia akan mematuhi konstitusi.

Namun, di sisi lain, ada gerakan dan tekanan untuk mengubah konstitusi yang mengatur tentang batasan masa jabatan presiden. Gerakan ini didorong oleh beberapa institusi dan sejumlah partai politik.

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan amandemen UUD 1945 bukanlah hal yang tabu.

“Namun di lain kesempatan ketika dia mengatakan bahwa dia menghormati konstitusi, kami juga melihat ada tekanan, gerakan yang memang berencana untuk mengubah konstitusi,” kata Isnur.

Isnur mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukan lagi wacana tapi sudah menjadi rencana.

Pihaknya menduga perpanjangan masa jabatan presiden merupakan kebijakan Istana karena dilakukan oleh dua menteri koordinator Jokowi.

“Bayangkan dua Menko Airlangga dan Menko Maritim Pak Luhut sudah terang-terangan menyuarakan aspirasinya ke arah itu,” kata Isnur.

Selain itu, Isnur juga mengingatkan, beberapa waktu lalu pemberitaan media massa mengungkap adanya dugaan operasi atau rekayasa yang menggerakkan aparat desa untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

“Dan kita lihat di lapangan ada pergerakan, ada kampanye, ada baliho dimana-mana, ada dukungan di mana-mana, ini bukan bagian dari semacam alam tapi didorong,” kata Isnur.

Baca Juga :  Ketum Apdesi Surtawijaya Bantah Bertemu Luhut untuk Bahas Jokowi 3 Periode

Sebelumnya, Presiden Jokowi kemudian memerintahkan anggota kabinet Indonesia Maju untuk tidak membicarakan penundaan Pilkada 2024. Dia meminta para menteri untuk fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

“Jangan sampai ada yang bicara penundaan, perpanjangan,” kata Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4).

Wacana penundaan pilkada mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pihak, seperti PKB, Golkar, dan PAN, sudah sepakat pilkada ditunda. Wacana ini mendapat kritik keras dari banyak pihak.

Menurut Sumber CNNIndonesia.comsumber segala arahan ke parpol berasal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

(Iam/DAL)

[Gambas:Video CNN]